BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Vietnam
(Bahasa
Vietnam: Việt Nam), bernama resmi Republik Sosialis Vietnam (Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam)
adalah negara
paling timur di Semenanjung Indochina
di Asia Tenggara.
Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Cina di sebelah utara, Laos di sebelah barat
laut, Kamboja
di sebelah barat daya dan di sebelah timur terbentang Laut China Selatan. Dengan populasi sekitar 84
juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Vietnam termasuk
di dalam grup ekonomi "Next Eleven"; menurut pemerintah, GDP Vietnam tumbuh sebesar
8.17% pada tahun 2006, negara dengan pertumbuhan tercepat kedua di Asia Timur
dan pertama di Asia Tenggara. Pada akhir tahun 2007, menteri keuangan
menyatakan pertumbuhan GDP Vietnam diperkirakan mencapai rekor tertinggi dalam
sepuluh tahun terakhir sebesar 8.44%.
Ibukota Vietnam adalah Hanoi (dahulu berfungsi
sebagai ibukota Vietnam Utara), sedangkan kota terbesar dan terpadat adalah Ho Chi Minh City
(dahulu dikenal sebagai Saigon). propinsi (dalam Bahasa Vietnam di sebut tỉnh) dan 5
kotamadya yang di kontrol langsung oleh pemerintah pusat dan memiliki level
yang sama dengan propinsi (thành phố trực thuộc trung ương). Ke-59
propinsi-propinsi tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi kotamadya propinsi
(thành phố trực thuộc tỉnh, daerah perkotaan (thị xã) dan pedesaan (huyện), dan
kemudian dibagi lagi menjadi kota (thị trấn) atau komune (xã). Sedangkan, 5
kota madya yang dikontrol oleh pemerintah pusat di bagi menjadi distrik (quận)
dan kabupaten, dan kemudian, dibagi lagi menjadi kelurahan (phường).
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Bentuk Negara Vietnam
Vietnam adalah negara sosialis yang berpenduduk ± 80 juta jiwa dengan
wilayah seluas 331.688 km2. Negara beribukota Hanoi ini terbagi dalam 59 provinsi dan lima kota setingkat provinsi. Sejumlah provinsi diklasifikasi dalam
delapan wilayah, yaitu: Northwest, Northeast, Red River
Delta, North Central Coast, South Central Coast, Sentral
Highland, Southeast, dan Mekong River Delta. Secara
geografis, Vietnam masih berada di Asia Tenggara, persisnya di kawasan Indochina, dengan batas
RRC di bagian utara. Sedangkan di bagian barat Vietnam
dibatasi oleh negara Laos dan Kamboja.
B.
Sejarah Negara Vietnam
Vietnam memiliki kemiripan sejarah dengan Indonesia. Vietnam dijajah
oleh Perancis selama lebih dari satu setengah abad,
kemudian pada tahun 1941 digantikan oleh Jepang. Vietnam
merdeka pada tanggal 2 September 1945 setelah berhasil
mengusir Jepang yang telah menjajahnya selama 4 tahun. Akan tetapi kemerdekaan tersebut tidak diakui oleh Perancis yang masih merasa
memiliki Vietnam. Keadaan ini menyebabkan terjadinya
perang dengan Perancis selama delapan tahun yang berakhir
dengan kekalahan Perancis pada tahun 1854. Menyerahnya
Perancis tidak mengakhiri peperangan di Vietnam. Karena Vietnam terpecah menjadi dua negara. Pertama Vietnam Utara yang merdeka di
bawah pimpinan Ho Chi Minh. Yang kemudian berkembang
menjadi negara komunis. Yang kedua Vietnam Selatan yang
cenderung kapitalis karena didukung oleh Amerika Serikat.
Perang saudara
kedua negara pecah pada tahun 1969. Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika
Serikat, akhirnya takluk dengan Vietnam Utara yang dibantu oleh negara-negara
Timur, terutama RRC. Perang yang menewaskan ribuan rakyat kedua belah pihak dan
sejumlah tentara Amerika masuk dalam istilah MIA (missing in action) ini baru
berakhir pada tahun 1975, dan Amerika angkat kaki dari negara itu. Perang yang
kejam ini sempat melahirkan killing field yang diangkat ke layar lebar oleh
industri perfilman Hollywood. Dengan berakhirnya perang itu, maka pada tahun
1976 kedua Vietnam bersatu dalam satu bendera di bawah nama Republik Sosialis
Demokrasi Vietnam, dengan lagu kebangsaan Tien Quan Cha.
Di awal berdirinya,
Vietnam mengalami kesulitan ekonomi hebat hingga tahun 1990. Kesulitan ini
antara lain karena adanya embargo dari Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa.
Namun pada tahun 1990– sejak ditemukannya kandungan minyak bumi di perut negara
itu – Vietnam menunjukkan perbaikan ekonomi secara mengejutkan. Laporan Bank
Dunia mencatat, bahwa Vietnam merupakan negara yang memiliki perkembangan
ekonomi tercepat kedua di dunia, dengan angka pertumbuhan GDP (Gross Domestic
Product) per tahun antara 2000-2004 rata-rata sebesar 7%. Presiden Nguyen Minh
Triet dan Perdana Menteri Nguyen Tan Dung boleh berbangga, karena pada tahun
2007 ini Bank Dunia mencatat, bahwa pendapatan per kapita rakyat Vietnam
mencapai US$ 3.025.
C.
Sistem Pemerintahan
Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah
negara partai tunggal. Sebuah
konstitusi baru disahkan pada April 1992 menggantikan versi 1975. Peran utama
terdahulu Partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah,
politik dan masyarakat. Hanya organisasi politik yang bekerjasama atau didukung
oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Ini meliputi Barisan Tanah
Air Vietnam (Vietnamese Fatherland Front), partai serikat pedagang
dan pekerja. Meskipun negara tetap secara resmi berjanji kepada sosialisme
sebagai doktrinnya, makna ideologi tersebut telah berkurang secara besar sejak
tahun 1990-an. Presiden Vietnam adalah kepala negara
dan secara nominal adalah panglima tertinggi militer Vietnam, menduduki Dewan
Nasional untuk Pertahanan dan Keamanan (Council National Defense and
Security). Perdana Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan, mengepalai kabinet yang
terdiri atas 3 deputi perdana menteri dan kepala 26 menteri-menteri dan
perwira-perwira.
D.
Sistem Politik
Hingga belum
lama ini kita banyak mendengar laporan bahwa Vietnam telah maju pesat. Namun,
kini negara itu sedang kesulitan ekonomi.
Kesulitan
itu, antara lain, ditandai dengan semakin melemahnya mata uang dong, buruknya
infrastruktur, dan model perekonomian yang dinilai sudah ketinggalan zaman.
Namun,
sebagaimana China yang masih menganut sistem politik satu partai, Vietnam, yang
juga masih di bawah komando Partai Komunis, mencoba menangani masalah ekonomi
yang ada dengan sudut pandang partai. Setelah melalui kongres yang berlangsung
secara amat rahasia, Partai Komunis Vietnam, Rabu (19/1), memutuskan untuk
menunjuk kembali Perdana Menteri Nguyen Tan Dung untuk masa jabatan lima tahun
kedua.
Penunjukan
kembali Tan Dung, selain untuk mempertahankan pengaruh partai, juga untuk
menanggulangi permasalahan ekonomi. Tentu kita dapat mempertanyakan pandangan
tersebut. ”Kalau kurang berhasil, mengapa diperpanjang?” Wajar saja kalau
pertanyaan semacam itu muncul karena di alam demokrasi, pemilihan kembali
umumnya dikaitkan dengan keberhasilan.
Kalau seorang
pemimpin dinilai kurang berhasil, rakyat pemilih tentu tidak akan memberikan
kembali suaranya ke pemimpin tersebut dan akan mengalihkan suara untuk kandidat
alternatif yang menjanjikan pembaruan. Namun, sekali lagi, itu kalau di negara
demokratis. Ketika Vietnam belum demokratis, elite partai penguasa—dalam hal
ini Partai Komunis—adalah penentu kebijakan tertinggi.
Sebagai
sesama anggota ASEAN, kita menghargai apa pun pilihan sistem politik yang
dianut oleh anggota lain. Untuk Vietnam pun kita juga ingin terus mengamati,
bagaimana perkembangan selanjutnya.
Apakah PM Tan
Dung dapat menanggulangi inflasi yang terus membubung dan pada 2010—menurut The
Wall Street Journal—mencapai 11,75 persen? Pengamat, seperti David Koh dari
Institute of Southeast Asian Studies, meragukan bahwa penunjukan kembali Tan Dung
akan bisa melahirkan perubahan radikal di Vietnam.
Namun, kita
berharap munculnya keraguan semacam itu justru akan memacu pemimpin Vietnam
untuk menampilkan kinerja terbaik meski tantangan semakin kompleks. Kita yakin
bahwa Vietnam juga tidak terbebas dari berbagai persoalan yang kini sedang
dihadapi oleh negara-negara Asia. Selain efek krisis tahun 2008/2009 belum
sirna, kini muncul juga tantangan krisis pangan yang, antara lain, dipicu oleh
gangguan cuaca.
Dengan gaya
dan pendekatan yang berbeda dengan sejumlah negara ASEAN lain, seperti
Indonesia, Malaysia, dan Singapura, Vietnam selama lima tahun ke depan tak
diragukan akan terus jadi sorotan, bukan saja oleh anggota ASEAN lain,
melainkan juga oleh pengamat dunia.
E.
Periode Presiden
Presiden Vietnam (bahasa Vietnam:
Chủ tịch nước Việt Nam) adalah kepala negara
Vietnam,
meskipun fungsinya seringkali hanya bersifat seremonial. Presiden bertanggung
jawab dalam menunjuk Perdana Menteri
dan Kabinet dari antara anggota Dewan Nasional. Keputusannya didasarkan pada
petunjuk-petunjuk dari Dewan sendiri. Presiden juga berfungsi sebagai panglima militer Vietnam,
dan sebagai kepala Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Ia juga merupakan
anggota terkemuka dari Partai Komunis
yang berkuasa di Vietnam.
Presiden dipilih
oleh Dewan Nasional untuk masa jabatan selama lima tahun. Presiden selalu
dipilih dari antara anggota Dewan sendiri.
Jabatan presiden
ini diciptakan ketika Republik Sosialis Vietnam dibentuk pada 1976.
Sejak saat itu Vietnam telah memiliki enam orang presiden (tidak termasuk
Nguyen Huu Tho, yang hanya menjadi Penjabat Presiden). Sejak 4 Juli
1981,
istilah jabatan ini diubah dari Presiden menjadi Ketua Dewan Negara, namun
kemudian dikembalikan menjadi Presiden lagi sejak 22 September
1992.
|
Nama
|
Mulai menjabat
|
Akhir jabatan
|
Partai
|
|
|
1
|
Partai Komunis Vietnam
|
|||
|
Nguyen Huu Tho (Penjabat Presiden)
|
Partai Komunis Vietnam
|
|||
|
2
|
Partai Komunis Vietnam
|
|||
|
3
|
Partai Komunis Vietnam
|
|||
|
4
|
Partai Komunis Vietnam
|
|||
|
5
|
Partai Komunis Vietnam
|
|||
|
6
|
(Sekarang)
|
Partai Komunis Vietnam
|
F.
Sistem Ketatanegaraan
Ibukota
Vietnam adalah Hanoi
(dahulu berfungsi sebagai ibukota Vietnam Utara), sedangkan kota terbesar dan
terpadat adalah Ho Chi Minh City (dahulu dikenal sebagai Saigon).
propinsi (dalam Bahasa Vietnam di sebut tỉnh) dan 5 kotamadya yang di kontrol
langsung oleh pemerintah pusat dan memiliki level yang sama dengan propinsi
(thành phố trực thuộc trung ương). Ke-59 propinsi-propinsi tersebut kemudian
dibagi-bagi menjadi kotamadya propinsi (thành phố trực thuộc tỉnh, daerah
perkotaan (thị xã) dan pedesaan (huyện), dan kemudian dibagi lagi menjadi kota
(thị trấn) atau komune (xã). Sedangkan, 5 kota madya yang dikontrol oleh
pemerintah pusat di bagi menjadi distrik (quận) dan kabupaten, dan kemudian,
dibagi lagi menjadi kelurahan (phường).
Sering kali,
pemerintah Vietnam mengelompokkan berbagai propinsi menjadi delapan wilayah
regional: Barat Laut, Timur Laut, Delta Sungai Merah, Pantai Tengah Utara,
Pantai Tengah Selatan, Dataran Tinggi Tengah, Tenggara dan Delta Sungai Mekong.
G.
Sistem Parlementer
Majelis
Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam) adalah badan pembuat
undang-undang pemerintah yang memegang hak legislatif,
terdiri atas 498 anggota. Majelis ini memiliki posisi yang lebih tinggi
daripada lembaga eksekutif dan judikatif. Seluruh anggota kabinet berasal dari
Majelis Nasional. Mahkamah Agung Rakyat
(Supreme People's Court of Vietnam) memiliki kewenangan hukum tertinggi di
Vietnam, juga bertanggung jawab kepada Majelis Nasional. Di bawah Mahkamah
Agung Rakyat adalah Pengadilan
Kotamadya Propinsi dan Pengadilan
Daerah Vietnam. Pengadilan
Militer Vietnam juga cabang adjudikatif yang kuat dengan kewenangan
khusus dalam hal keamanan nasional. Semua organ-organ pemerintah Vietnam secara
besar dikontrol oleh Partai Komunis. Mayoritas orang-orang yang ditunjuk
pemerintah adalah anggota-anggota partai. Sekretaris Jendral Partai Komunis
mungkin adalah salah satu pemimpin politik terpenting di Vietnam, mengontrol
organisasi nasional partai dan perjanjian-perjanjian negara, juga mengatur
undang-undang.
DAFTAR
PUSTAKA
http://imbalo.wordpress.com/2008/06/14/surat-dari-hanoi-vietnam-sejarah-vietnam/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar